Batal Masuk Prolegnas, Publik Berharap Revisi UU ITE Benar-Benar Ada

Gadgetren

OS ponsel cerdas

Gadgetren – Setelah menjadi perbincangan hangat di dunia maya, pemerintah dan DPR akhirnya tidak memasukkan revisi Undang-Undang Transaksi Teknologi dan Informasi (UU ITE) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024.

Berdasarkan pantauan tim Gadgetren, hal ini menimbulkan berbagai opini dari masyarakat bahwa pemerintah cenderung tidak serius menyelesaikan permasalahan UU ITE yang pada prakteknya menimbulkan korban yang tidak terduga.

Menanggapi hal tersebut, Firman Kurniawan Sujono selaku Pengamat Komunikasi dan Budaya Digital mengatakan, dirinya juga tidak bisa mengatakan pemerintah sedang main-main atau tidak. “Tapi masyarakat sangat berharap revisi itu benar-benar ada. Mengingat korban yang tidak perlu, ada yang nyata,” ucapnya.

Firman menilai Prolegnas sebenarnya merupakan sistem yang dirumuskan sehingga undang-undang dapat dibahas secara berurutan dan sistematis. Dalam pemahamannya sebagai warga negara tidak berarti bahwa ketika ada keadaan mendesak yang membutuhkan undang-undang atau revisi undang-undang, tidak masuk Prolegnas atau ditunda hingga masuk Prolegnas.

“Ketidakseimbangan hukum terus terjadi. Jangan menutup mata, bahwa peluang korban jatuh tidak menunggu undang-undang dibahas dulu,” ujarnya.

Pembatalan revisi UU ITE tersebut karena pemerintah masih membahas RUU ITE dan audiensi publik terkait Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang telah dibahas secara mendalam dengan DPR.

Demikian disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly pada Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di kompleks MPR / DPR / DPD RI, Jakarta pada 9 Maret 2021 kemarin.

Spanduk-Media-Sosial-Facebook.

Firman pun setuju dengan langkah pemerintah terkait public hearing, tapi bagi dia yang terpenting adalah pemerintah tidak butuh waktu lama untuk segera bertindak.

“Karena tujuan undang-undang seharusnya untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana dengan transaksi elektronik, namun justru berdampak tidak terduga dimana korban ditempatkan sehingga bisa dituduh sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri,” pungkasnya.

Baca:  OnePlus 8T Siap Rilis Berbekal Fast Charging 65W

Pembahasan RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada awal Februari 2021 disinggung oleh Presiden Jokowi untuk direvisi yang kemudian berbagai pihak pemerintah seperti DPR dan Polri menyambut baik perintah tersebut.

Polisi kini telah resmi menugaskan polisi virtual untuk menegur pengguna yang berperilaku melanggar UU ITE di media sosial. Agar tidak menakut-nakuti pengguna, polisi bekerja sama dengan influencer atau tokoh berpengaruh di media sosial untuk mengedukasi UU ITE agar pengguna lebih berhati-hati dan memahami cara memposting konten.

Baca lebih lanjut tentang gadget di gadgetren.comPostingan Batalkan Masuk Prolegnas, Publik Berharap Revisi UU ITE Benar-benar Ada Muncul Pertama Kali di Gadgetren.