Progres RUU PDP, Sudah Rampungkan Pembahasan 194 DIM  

Progres RUU PDP, Sudah Rampungkan Pembahasan 194 DIM   

Jakarta, Selular.ID – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menegaskan bahwa RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) saat ini telah membahas 194 dari total Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebanyak 317, dari 15 Bab dan 72 pasal di pemerintahan & # 39; RUU yang diusulkan.

“Komitmen kami Komisi I sangat ingin agar data pribadi seluruh masyarakat Indonesia dilindungi semaksimal mungkin. Banyak hal yang tentunya akan alot pembahasannya kedepannya,” jelas Abdul Kharis saat menjadi narasumber. dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema "Politik Hukum Perlindungan Data Pribadi".

Baca juga: Penguatan Peran UU PDP, Perlu Hadir Badan Pengawas Independen

Ketua RUU Panja PDP menjelaskan bahwa DIM yang belum dibahas adalah yang terkait dengan DIM Usulan Perubahan Substansial. DIM Substansial ini juga terkait dengan DIM lain sehingga jika sudah dibahas, DIM terkait akan lebih mudah untuk disepakati.

“Kalau kita bahas perihal data ternyata banyak kaitannya. Kaitannya dengan kewajiban subyek, dan sebagainya. Kalau ada hak juga ada kewajibannya di sisi lain, segala sesuatu yang berhubungan dengan subyek datanya dibahas. panjang lebar dan sampai 20 Januari 2021, DIM akhirnya tidak bisa menyepakati subjek data, ”ujarnya.

Terlepas dari Hak dan Kewajiban Subjek Data dan ruang lingkupnya, masalah penting lainnya dari RUU PDP adalah pemrosesan data pribadi, kewajiban pengontrol data pribadi dan pemroses data pribadi dalam memproses data pribadi, dan transfer data pribadi.

Baca juga: Respon Tokopedia Terhadap Isu Predatory Pricing: Saatnya Menjunjung Produk Indonesia

Terakhir, tarik ulur soal lembaga perlindungan data pribadi juga kembali hangat diperbincangkan. Komisi 1 DPR RI dalam hal ini memandang bahwa urusan perlindungan data membutuhkan lembaga independen di luar kementerian, karena pemerintah sendiri merupakan salah satu pihak yang perlu diawasi.

Baca:  Telkomsel Rampungkan Penjualan 6.050 Menara Telekomunikasi ke Mitratel

Sementara itu, Kominfo berpandangan sebaliknya, lebih mengacu pada metode yang ada di beberapa negara yang kewenangan perlindungan data pribadinya berada di bawah kementerian.

Baca juga: Catatan Akhir 2020: Menunggu “Efektifitas” UU PDP 2021

Heru Sutadi, Direktur Eksekutif ICT Institute kepada Seluler, diceritakan bahwa dalam hal ini menjadi kewenangan pemerintah dan DPR RI untuk membahas bentuk lembaga tersebut. “Apakah itu badan independen yang independen atau di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta penganggarannya,” lanjutnya.

Namun belajar dari apa yang terjadi dengan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) yang bisa dibubarkan begitu saja, “aturan di UU PDP harus jelas dan tegas,” jelas Heru.

Pasca Progres RUU PDP, Selesai Pembahasan 194 DIM tampil pertama kali di Selular.ID.